Jasa PBG - Persetujuan Bangunan Gedung
Jasa PBG
Profesional

Mengenal PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sistem perizinan pembangunan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan. Salah satu perubahan utama adalah penggantian istilah dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

PBG kini menjadi dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya. Dokumen ini memberikan izin untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Proses pengajuan PBG melibatkan tahapan yang terstandardisasi secara nasional, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan bahwa proses perizinan pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tingkat nasional.

IMB menjadi PBG

Apa Perbedaan IMB dengan PBG?

Perbedaan mendasar antara Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mencakup proses permohonan izin sebelum memulai pembangunan. PBG memperkenankan pemilik gedung untuk membangun tanpa harus mengajukan izin terlebih dahulu, yang sebelumnya diatur oleh IMB.

Meskipun demikian, pemilik gedung yang ingin memulai pembangunan harus tetap melaporkan fungsi bangunannya dan menyesuaikannya dengan tata ruang di lokasi yang dipilih. Untuk memperoleh baik IMB maupun PBG, pemilik tetap diwajibkan menyampaikan informasi mengenai fungsi bangunan, seperti hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, termasuk fungsi khusus. Berbeda dengan IMB, PBG memberikan opsi untuk mengajukan izin fungsi campuran.

Beda IMB dengan PBG

Namun, pemilik yang melakukan perubahan fungsi bangunan wajib melaporkannya, dan ketidakpatuhan dapat berakibat pada sanksi. Ini merupakan perbedaan signifikan dengan IMB yang tidak memiliki sanksi terkait pelaporan perubahan fungsi bangunan.

Perbedaan lainnya terletak pada syarat-syarat yang diajukan oleh IMB, seperti pengakuan status hak atas tanah, izin pemanfaatan dari pemegang hak, status kepemilikan bangunan, hingga izin mendirikan bangunan. Selain itu, IMB menetapkan syarat teknis terkait tata bangunan dan keandalan struktur bangunan.

Di sisi lain, PBG hanya menetapkan perlunya perencanaan dan perancangan bangunan sesuai dengan tata bangunan, keandalan struktur, dan desain prototipe atau purwarupa. Perbedaan lainnya adalah terkait pembongkaran bangunan, dimana IMB tidak mengatur ketentuan pasca pembongkaran, sementara PBG memiliki ketentuan khusus terkait hal tersebut.

Fungsi PBG

PBG memiliki fungsi sebagai berikut:

  1. Legalitas Pembangunan:
    PBG berperan penting dalam memastikan bahwa pembangunan bangunan gedung dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dokumen ini menjadi bukti legalitas yang menyatakan bahwa pemilik gedung memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pembangunan.
  2. Standar Keselamatan dan Kualitas:
    PBG bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ini mencakup aspek keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi para pengguna bangunan. Dengan demikian, PBG berperan dalam memberikan jaminan bahwa gedung tersebut memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melindungi penghuninya.
  3. Pencatatan Rencana Bangunan:
    Fungsi lain dari PBG adalah melakukan pencatatan terhadap rencana bangunan gedung yang diajukan. Dokumen ini mencatat rincian dan spesifikasi dari perencanaan pembangunan, memastikan bahwa setiap tahap pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh pemerintah. Pencatatan ini membantu dalam pengawasan dan pengelolaan perkembangan pembangunan gedung secara terorganisir.

Pengurusan PBG

Anda bisa mengajukan PBG secara mandiri melalui website Sistem Informasi Bagunan Gedung (SIMBG) yang dikelola oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Jika Anda tidak ingin ribet, bisa melalui Konsultan Jasa Pengurusan PBG di daerah Anda. Pilihlah yang Profesional dan Dikerjakan oleh Tim Ahli.